peraturan pelayanan publik. Bidang. peraturan pelayanan publik

77) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;Peraturan Perundang-undangan. bahwa dalam rangka melayani setiap masyarakat Kabupaten Kebumen untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dengan lebih berkualitas, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen; b. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Pelayanan publik harus dalam rentang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik terkait penerbitan maupun prosesnya, dan lain sebagainya. data dan informasi; b. •Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga NegaraPERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - INFORMASI PUBLIK Status. Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan Top Inovasi pada ajang Kompetisi. U. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan. kritis dalam menganalisa, patuh terhadap aturan, kurang fleksibel, defensive ketika dikritik dan lamban dalam menyelesaikan tugas. ABSTRAK: a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . KETENTUAN SANKSI 9. 7. Perihal pelayanan publik ini menurut Sianipar dalam Otonomi Daerah “Capacity building dan Penguatan Demokrasi Lokal” (2003 : 68) adalah suatu pelayanan keseluruhan yang. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. 14 Maret 2014 / dalam Bidang Pengendalian & Pembinaan. Bentuk. Bidang. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. E. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU. 5. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan. Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab Dan Pemeringkatan Kementerian. b. Jika leading sector pengawasan eksternal ini berjalan secara sinergi maka pelayanan publik berkualitas dan prima bisa dengan mudah kita wujudkan bersama. No. Peraturan mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan publik, pelayanan yang diberikan tentunya sangat luas dan beragam, dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik,. Pelayanan publik merupakan wujud kehadiran negara dalam melaksanakan pelayanan kepada rakyatnya. penyelesaian pengaduan 8. KETENTUAN PENUTUP; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. ABSTRAK: Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta asas tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan pedoman tentang penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Permenkeu RI. 6. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018. 33, BN. Nomor. Berlaku. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat, pemerintah telah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Sop Layanan Publik Arsip Nasional Republik Indonesia Jl. menjadikan pelayanan publik yang lebih berkinerja tinggi, efektif, dan efisien dengan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada di kementerian/lembaga, 1. Lokasi. (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik; f. 25 Tahun 2009). Pemerintah Kota Depok . Beranda (current). FKP Penyusunan Perubahan Peraturan MenPANRB No. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa. Sebagaimana kita ketahui bersama. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. 1 tersebut memuat petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik. Prinsip, Aspek dan Indikator 1. Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau. Pelayanan Publik 2. Catatan:Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga. PERWAL NO 13 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 128 TAHUN 2016 TTG PENDELEGASIAN WEWENANG. PENYELESAIAN PENGADUAN 8. U Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara. Implementasi RB. Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat Unit P2. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi. ruang lingkup Pelayanan Publik; sistem pelayanan terpadu; 9 Pelayanan Publik dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan. penyelenggaraan pelayanan publik 6. Terma-terma customer atau consumer. sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; e. audiensi; d. go. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. JAKARTA – Selama tiga belas tahun, pelayanan publik di Indonesia diatur lewat Undang-Undang (UU) No. 5942, LL SETNEG : 18HLM. Buku Suplemen I FHI Edisi II. PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kementerian Hukum dan. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang. Karenanya,PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. Jenis. idpenyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep Pelayanan Publik. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; c. Judul. 3. Bahasa. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, khususnya standardisasi bahan baku obat tradisional maka diterbitkan Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia Edisi II yang merupakan […] Selengkapnya. E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, untuk menilai kinerja instansi terhadap pelayanan publik, digunakan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pada aspek k ebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, SIPP, layanan konsultasi dan. Halaman ini telah diakses 180407 kali. Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. UU No. Pelayanan publik. kemdikbud. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. Penyelenggara pelayanan publik yang. Bahkan di mana layanan publik tidak disediakan secara publik atau atau dibiayai publik, untuk alasan sosial dan politik mereka biasanya tunduk pada peraturan yang berlaku untuk sebagian besar sektor ekonomi. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maklumat pelayanan diartikan sebagai pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. E. E. dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 229, TLN No. 4. 99, TLN No. Bahasa. PAN/7/2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, yang disebut pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan mauopun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. -2- 5. DAN PERIKLANAN - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - INFORMASI PUBLIK Status. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat ABSTRAK: a. Nomor. 1. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. Halaman ini telah diakses 126848 kali. E. 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan T. PNS yang identik dengan birokrasi yang rumit, berkas yang banyak dan lambat, perlahan tapi. muhammad yusuf. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan. hak, kewajiban, dan larangan 5. (foto istimewa, ori-kalbar) Teknologi Informasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat di. Sistem Data & Informasi. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. konsultasi; c. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. 15, BN. Judul. PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. 2. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai pelayanan publik di Indonesia. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang Dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik serta perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu diatur Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 25/2009. 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Optimalisasi Media Sosial. . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015); 6. bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan gerakan wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; b. 1/2022 berpotensi mempersulit masyarakat yang ingin melakukan transaksi atau mendapatkan hak atas layanan umum. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017. Peraturan mengenai tata hidup warga negara untuk saling menghormati hak asasi warga negara lain terkandung dalam Pasal 28J ayat 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. 4, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 4. ,M. Dalam Peraturan Pemerintah No. C. pemberi Pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaduan Pelayanan publik. 61, LN. 6/ 2019. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Peraturan Perundang-undangan. Komputer, tv, internet, printer,. Perpres ini. Peraturan tersebut merupakan acuan utama dalam. penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terkait Pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;. Untuk arahan transformasi digital yang keempat dari Presiden Jokowi, yaitu adanya percepatan pembangunan Pusat Data Nasional (Data Center) atau yang seringkali disebut sebagai Satu Data Indonesia (SDI). Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ABSTRAK: meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu. Ampera Raya No. Kemudian pada 2019, Kementerian PANRB menerbitkan Keputusan Menteri PANRB No. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah. 1715, jdih. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ABSTRAK: a. Dalam PERMENPAN NO. "Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Tentang. Service adalah kegiatan untuk memberikan. Dicabut dengan : Permendikbudriset No. Berdasarkan PerKI No 1 Tahun 2021, Informasi Wajib dilaksanakan dan diumumkan secara berkala : a. Transportasi Darat/Laut/Udara-Perizinan, Pelayanan Publik-standard. Beranda; Profil. Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 96. 18/PerMen-Kp/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan. Metode. Kondisi tersebut disebabkan semua peraturan dan sistem pelayanan ditentukan secara sepihak oleh birokrasi pemerintah tanpa menemukenali kendala, harapan, dan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat sebagai penerimanya. nitayiswa@gmail. Dalam konteks pelayanan publik, pengukuran kepuasan masyarakat telah dimandatkan kepada penyelenggara pelayanan publik melalui Undang-Undang No. Terdapat sepuluh bentuk maladministrasi menurut. KETENTUAN PERALIHAN 10. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di. 96 tahun. Kompetisi yang terbuka bagi seluruh. perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Manajemen pelayanan publik sebagai salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang terus berkembang dan penuh kritik. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 7. U. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kelurahan merupakan perangkattuntutan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Aturan yang lahir untuk memberikan kepastian hukum dalam. Lokasi. Lokasi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau.